Home / Headline / Kontra Tambang, Ternyata PT SBI Mengantongi Ijin Kementerian Kehutanan

Kontra Tambang, Ternyata PT SBI Mengantongi Ijin Kementerian Kehutanan

20 Banyuwangi PT SBI LahanTribrataNewsJatim.com: Pembukaan lahan serta pengadaan infrastruktur jalan yang kini dilakukan PT Bumi Suksesindo (BSI) di Perak 13 Rowo Jambe tidak menyalahi aturan. Karena perusahaan tambang mineral di Gunung Tumpang Pitu tersebut telah mengantongi ijin dari Kementerian Kehutanan.

Hal itu terkuak dari penjelasan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Banyuwangi, Abdul Kadir, di hadapan warga kontra tambang saat digelar pertemuan di Aula Dirta Brata Polres Banyuwangi, Selasa (20/10/2015).  Dia juga memaparkan bahwa PT BSI telah mengantongi 194,7 hektar lahan yang boleh diproduksi.

“Status Hutan Tumpang Pitu telah dirubah dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Luas hutan yang dirubah statusnya itu mencapai 1942 hektar. Namun PT BSI hanya diperkenankan melakukan aktivitas pertambangan di 194,7 hektar,”  kata Abdul Kadir.

Perubahan status lahan itu juga merubah pola sistem penambangan. Proses penambangan mineral wajib menggunakan sistem underground atau pengeboran bila kawasan yang ditambang termasuk hutan lindung. Tapi, lanjut Kadir, pola penambangan bisa dilakukan secara terbuka bila itu hutan produksi.

“Berhubung Hutan Tumpangpitu sudah diubah menjadi hutan produksi, maka tidak salah jika PT BSI melakukan sistem penambangan terbuka. Tapi perusahaan juga wajib menyediakan lahan kopensasi dua banding satu dari lahan yang dieksploitasi. Saat ini PT BSI sudah menyediakan lahan pengganti seluas 400 hektar,” lanjutnya.

Doktor asal Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran tersebut menambahkan, BSI wajib memenuhi ijin mendirikan bangunan (IMB) serta ijin gangguan (HO) bila memulai pembangunan gedung perkantoran. Sejak Juli 2015, BPPT Banyuwangi telah menerima permohonan itu, tapi belum memprosesnya.

“Kami belum sentuh karena Perda Tataruang belum diubah. Perubahan tata ruang yang diusulkan pemerintah telah disahkan DPR 15 Oktober 2015 lalu. Namun kami belum bisa menggunakannya karena belum dilakukan verifikasi lahan. Tapi pembukaan hutan untuk pengadaan jalan serta pembangunan kamp sementara boleh dilakukan tanpa IMB. Tapi bila sudah memulai pembangunan permanen maka BSI wajib mengantongi IMB,” tegas Kadir.

Terkait masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), Kepala Lingkungan Hidup Banyuwangi, Khusnul Khotimah, mengakui bila BSI sudah mengantongi ijin eksploitasi. Proses keluarnya amdal itu sudah melalui tahapan  yang benar.

“Uji publik juga sudah dilakukan pada 23 November 2013. Tim ahli juga sudah turun melakukan uji sample air laut. Semuanya sudah pada jalurnya,” tandasnya.

Penjelasan itu membuat salah satu tokoh warga kontra tambang, Rudi Santoso, mengerti. Sebenarnya sejak awal masyakarat Desa Sumberagung, Banyuwangi ingin penjelasan secara terbuka tentang aktivitas pertambangan yang dilakukan PT BSI terkait pembersihan lahan untuk gedung perkantoran baru berlangsung.

“Mestinya sejak awal ini dilakukan. Pemda plus manajemen BSI menggelar sosialisasi terbuka pada warga, sehingga tidak memicu terjadinya unjukrasa seperti Senin (19/10/2015). Setelah diajak dialog warga ngerti kok,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Dishub Suprayogi, Direktur BSI Cahyono Seto, Kapolsek Pesanggaran AKP Sudarsono, serta sejumlah massa kontra tambang BSI, Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama bertindak sebagai moderator. Sebagai juru penengah Kapolres meminta warga tidak berpikiran negatif, bahwa polisi mendapat aliran dana dari BSI.

“Kami tidak bertindak karena tahu PT BSI sudah mengantongi ijin lengkap. Perusahaan ini aset Banyuwangi, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Mari dijaga untuk melancarkan pembangunan,” pesannya. (mbah heru)

Foto; Berembuk soal tambang PT SBI di Banyuwangi (hpb)

 

 

About admin91

Check Also

KEPALA DESA BANGILAN KECAMATAN KAPAS PIMPIN PENGUKUHAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH EMPAT PERANGKAT DESA

BOJONEGORO- Selasa 25/07/2017 Pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa. Di desa bangilan kecamatan kapas …