Polres Tanjungpinang Siapkan Tim SAR Terbatas Untuk Tanggap Darurat

Satuan Samapta Bhayangkara ( Sat Sabhara ) Polres Tanjungpinang bentuk satu regu tim SAR Terbatas dalam untuk melindungi, melayani, serta mengayomi masyarakat menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.
Tim SAR Terbatas ini dibentuk sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol Drs. Didid Widjanardi , SH dan Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Drs Yan Fitri Halimansyah, MH dalam acara Rakor Lintas Sektoral di GLK Polda Kepri, Selasa (19/12) pagi.
Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, SH, SIK, MH melalui Kasat Sabhara AKP Limin mengatakan, Tim SAR Terbatas ini kita siapkan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang akan melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru nanti, terang Limin.
“ Tim SAR Terbatas kita siapkan sesuai dengan Arahan Bapak Kapolda dan Wakapolda dalam Rakor Lintas Sektoral di GLK Polda Kepri hari selasa kemarin, serta mendukung program Kapolri yaitu Profesional, Modern dan Terpercaya ( Promoter ) jelas, Limin”.
Sat Sabhara akan siap membantu melalui Tim SAR Terbatas demi mengamankan masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru.
Petugas nantinya akan siaga dan ditempatkan Polsek Sri Bintan Pura sekaligus Posko Penanggulangan Bencana, nantinya Tim SAR Terbatas Sat Sabhara ini akan bersinergi dengan Basarnas, TNI, Syahbandar dan KPLP, ungkapnya.
Tahun sebelum nya Personil Sat Sabhara juga pernah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Basarnas, semoga Personil nantinya dapat semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, tutupnya.

Mewakili Polres Tanjungpinang AKP. Monang Jelaskan Pentingnya Fungsi Intelejen Saat Rakernis Panwascam

Jelang Pilkada Tanjungpinang tahun 2018, Panwaslu Kota Tanjungpinang menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) se-Kota Tanjungpinang dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 di Hotel Comfort Tanjungpinang, Kamis (30/11) pagi.

AKP Monang P. Silalahi saat memberikan materi tentang peran intelijen dalam Pilwako Tanjungpinang 2018

Dalam hal ini Kasat Intelkam Polres Tanjungpinang AKP Monang P. Silalahi sebagai narasumber terkait penyampaian materi peran intelijen dalam menghadapi Pemilukada Kota Tanjungpinang tahun 2018.

“Jelang Pilwako Tanjungpinang tahun 2018 suhu politik semakin meningkat dan permasalahan yang akan terjadi dalam setiap tahapan pemilu akan semakin kompleks”, terang Monang yang juga merupakan mantan Kasat Intelkam Polres Bintan dan Polres Natuna.

“Selain itu juga dinamika politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi kamtibmas yang diprediksi akan meningkat sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi oleh aparat intelijen dalam rangka menciptakan stabilitas politik dan keamanan pada penyelenggaraan Pilwako Tanjungpinang tahun 2018″, tambah Monang.

“Adapun peran intelijen yaitu melakukan upaya deteksi dini untuk mencari dan menemukan potensi masalah, melakukan pencegahan dini setiap permasalahan yang berpotensi akan muncul serta melaksanakan koordinasi dengan pihak eksekutor dan pihak terkait”, terang Monang yang juga mantan KBO Sat Intelkam Polres Tanjungpinang.

Dalam kegiatan tersebut tampak hadir Komisioner Panwaslu Kota Tanjungpinang Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran SULBI, ST dan Komisioner Panwaslu Kota Tanjungpinang Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga M. ZAINI, M.Kom.I serta dihadiri sekitar 30 peserta.

Bhayangkara News : Festival Pulau Penyengat Kali ini Polres Tanjungpinang menerjunkan personilnya

Tanjungpinang.- Bertempat dibalai adat Pulau penyengat Tanjungpinang,Gubernur Prov.Kepri Dr.H.Nurdin Basirun S.Sos,M.Si meresmikan pembukaan Festival Pulau Penyengat (FPP) 2018,Rabu (14/02/2018).

pada festival sepanjang tanggal 14-18 Februari ini akan diselenggarakan peringatan HUT Pulau Penyengat.

Tak hanya itu saja, pada gelaran festival tahun ini juga akan diperbanyak beragam perlombaan agar helatan semakin semarak dari tahun-tahun sebelumnya. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Raja Kholidin menjelaskan ada beberapa rangkaian kegiatan lomba yang akan disajikan.

“Seperti lomba berzanzi, lomba membaca Gurindam XII, lomba kompang dewasa klasik, lomba kompang kreasi remaja, lomba syarhil Gurindam XII, lomba busana melayu kreasi, lomba fotografi, lomba bazar kuliner khas Melayu, lomba fashion carnival, lomba lagu Melayu,” ungkap Kholidin, kemarin.

Ditambah lagi, sambung Kholidi, beragam perlombaan tradisional semacam lomba pankak gasing, lomba sampan dayung, becak hias, lomba nambat itik dan lomba pukul bantal. “Keseluruhan perlombaan ini akan dilaksanakan di Penyengat. Rangkaian kegiatan ini, tentunya akan memanjakan mata wisatawan dan menyemarakkan perayaan Hari Jadi Penyengat tahun 2018,” paparnya.

Bagi Sekda Kota Tanjungpinang, Riono, hajatan pelaksanaan FPP merupakan upaya kreatif Pemko Tanjungpinang dalam meningkatkan kunjungan wisata ke ibu kota Provinsi Kepri. Sejauh ini, dari dua kali gelaran sebelumnya, menunjukkan adanya peningkatan kunjungan wisata mancanegara, walau memang belum memunjukkan angka signifikan.

“Itulah mengapa juga kami sudah masukkan FPP ini kalender pariwisata Tanjungpinang,” ungkap Riono.

Sementara didalam kegiatan Festival Pulau Penyengat 2018  Polres Tanjungpinang menerjunkan personilnya untuk mengamankan kegiatan Festival Pulau penyengat 2018 tersebut agar berjalan aman dan tertib yang mana pengamanan kegiatan Festival Pulau Penyengat dibawah kendali Kapolsek Tanjung Pinang Kota,AKP Edy Supandi.

Tahapan kampanye pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang dimulai hari ini

Tahapan kampanye pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang dimulai hari ini, Kamis (15/2/2018). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang memberikan waktu panjang untuk Paslon berkampanye, tepatnya selama 128 hari.

Akan tetapi, dalam rentang waktu tersebut, Paslon hanya diperbolehkan melakukan kampanye terbuka sebanyak satu kali. Kebiasaan, dalam kampanye terbuka ini, orang tua selalu mengajak sang anak, karena tidak ada yang menjaganya di rumah.
Namun ternyata, menurut Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Faisal, membawa anak saat kampanye merupakan kesalahan dan “haram” hukumnya.
Faisal mengimbau kepada semua Paslon dan Partai Politik untuk tidak melibatkan anak-anak di dalam kegiatan politik pada Pilkada serentak 2018 di Tanjungpinang.
“Setiap kegiatan kampanye dilarang melibatkan anak, baik itu kampanye terbuka, dialogis, dan sebagainya,” kata Muhammad Faizal saat diwawancarai, Rabu (14/2/2018).
Faizal ini menegaskan, larangan keras melibatkan anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye itu pun tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Perlindungan Anak. Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan, kampanye yang akan dilaksanakan pada 15 Februari adalah kampanye ramah anak.
“Kalau mengacu pada Pasal 15 dan Pasal 76 H Undang Undang Perlindungan Anak itu jelas, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp100 juta,” katanya.
Untuk terciptanya kampanye yang ramah anak, kata Faizal, pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Tanjungpinang dan Panwaslu Kota Tanjungpinang, diminta benar-benar memberikan pengetahuan kepada Parpol dan Paslon.
“Surati dan infokan kepada mereka, jangan nanti jika kedapatan malah masing-masing buang badan dan akhirnya orang tua yang kena. Orang tua harus disosialisasikan, saat coklit itu, KPU harus memberitahukan kepada masyarakat,” tutur Faisal.
Terkait hal tersebut, Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria mengaku, pihaknya telah mengantisipasi pelibatan anak-anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye nanti. Bahkan, katanya, larangan pelibatan itu juga tertera dengan jelas di dalam Peraturan KPU Nomor 4 tentang kampanye, bahwa dilarang membawa anak maupun menggunakan atribut pada saat kampanye.
“Yang diajak untuk kampanye itu adalah orang yang berhak untuk memilih, bukan anak-anak. Ini memang sifatnya dilarang, dalam aturan KPU ada, tapi di KPPAD ada Undang-undangnya, jadi banyak aturan yang mengatur,” kata Robby.
Robby berharap setiap Paslon mentaati aturan yang ada sebelum melakukan kampanye, agar tidak merugikan semua pihak.